ADA APA DENGAN KURIKULIM 13

Kurikulum 13 yang digadang-gadang Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh bahwa kompetensi guru lebih baik setelah menerapkan Kurikulum 2013 dibanding kurikulum sebelumnya yang lebih dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Tetapi kenyataan yang ada di lapangan baik siswa, orang tua murid dan guru sama-sama bingung dalam melaksanakan kurikulum 13.

Kurikulum yang konon kabarnya akan lebih memanusiakan anak didik itu pada kenyataannya justru memberikan beban kepada banyak pihak yaitu :

1.        Guru

Guru kesulitan dalam mengapilkasikan sistim penilaian yang ada dalam kurikulum ini, terutama begitu banyaknya lembaran isian yang harus dikerjakan guru. Sebagai contoh untuk penilaian sikap spiritual dan sikap sosial, akan menyita tidak sedikit waktu guru.

Ditambah lagi penilaian pengetahuan dan keterampilan yang juga membutuhkan waktu tidak sedikit, tentunya akan menjadi beban bagi guru. Sebagai contoh, untuk seorang guru sertifikasi dengan jam wajib 24 jam, perinciaannya misalnya pelajaran bahasa Inggris untuk 24 mengampu enam rombongan belajar dikalikan setiap rombongan belajar ada 30 siswa, maka akan ada 180 siswa yang menjadi tugas guru tersebut. Dengan empat aspek penilaian, kita tinggal kalikan saja 180 siswa kali empat.

Bagi guru yang menjadi wali kelas, mempunyai tugas tambahan misalnya, penilaiannya akan semakin banyak terutama adanya penilaiaan deskriptif pada rapor. Tentu ini akan semakin sulit.

Lain lagi masalah, misalnya digunakan sistem aplikasi dalam penilaian rapor, tidak semua wali kelas melek komputer. Jadi, intinya hal ini akan jadi masalah utama selain masalah-masalah lain yang dikeluhkan guru.

Penambahan beban belajar di semua jenjang pendidikan. Kebijakan penambahan jam ini dimaksudkan agar guru memiliki waktu yang lebih leluasa untuk mengelola dan mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi (berpusat) pada siswa atau mengembangkan pembelajaran aktif,  beserta proses penilaiannya. Justru membuat guru tidak mempunyai waktu lagi untuk keluarganya.

2.        Orang Tua

Para orang tua mengeluhkan pekerjaan rumah anaknya semakin menumpuk. Setiap hari anak tidak pernah absen membawa pekerjaan rumah yang bebannya melebihi kemampuan sang anak dan orang tua yang berlatar belakang pendidikan pas-pasan.

Orang tua siswa diharapkan mampu menjadi guru untuk membantu proses belajar siswa ketika di rumah. Permasalahan yang ditimbulkan disini adalah tidak kebanyakan orang tua siswa berasal dari kalangan akademis yang memiliki kemampuan berpikir yang baik. Kebanyakan dari mereka justru berasal dari golongan menengah ke bawah. Untuk membantu pembelajaran dalam bidang matematika, b indo, ipa, dsb masih sulit apalagi dengan mata pelajaran yang jadi satu disini. Hal ini bahkan sempat dikeluhkan oleh salah satu wali murid yang berasal dari golongan akademis bahwa beliau tidak tahu mau membantu mengajari anaknya seperti apa karena beliau tidak tahu rancangan dari buku panduan kurikulum 2013 ini.

3.        Siswa

Banyaknya tugas yang diberikan kepada para siswa. Para siswa dituntu untuk mampu menyelesaikan banyak tugas dengan cara bekerja secara kelompok. Namun pada penerapannya banyak tugas yang diberikan merupakan tugas dasar yang repetitive sehingga hal itu tidak menambah pengetahuan para siswa, namun justru mendidik siswa untuk memiliki daya tahan yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan banyak namun mudah secara berulang-ulang.

Mengharuskan pelajar untuk menguasai banyak materi pelajaran, tetapi tak menguasainya secara utuh sehingga membuat pelajar menjadi tidak fokus. Sehingga tak ada satu pun bidang mata pelajaran yang benar-benar dikuasai secara mendalam.

Muhammad Nuh selalu bilang di media, “di Kurikulum baru, guru tak perlu lagi bikin silabus”. Sungguh sebuah pembodohan yang terstrukturisasi. Guru hanya diminta untuk menjadi makhluk penurut dan memenuhi keinginan sang penguasa. Guru tak menjadi lagi orang yang merdeka, dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Guru tak lagi menjadi seperti mata air yang selalu menghapus dahaga peserta didiknya akan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Guru hanya sekedar menjadi “tukang”, dan bukan lagi arsitek pembelajaran. Lebih celaka lagi matpel TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan beberapa pelajaran lainnya yang disukai siswa justru dihapuskan dalam struktur kurikulum 2013. Padahal peserta didik sangat senang sekali pelajaran TIK, tapi menurut pejabat tim pengembang kurikulum, mata pelajaran ini akan diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. TIK dianggap hanya sebuah tools, dan bukan lagi sains. Tak jelas bentuk pelatihannya, dan katanya sedang dipikirkan. Bagaimana mungkin sebuah kebijakan dikeluarkan sementara masih dipikirkan? Ini menandakan bahwa pemerintah masih belum siap dengan penerapan kurikulum baru. Akibatnya banyak guru yang akhirnya dirugikan, terutama sertifikasi gurunya.

Kita tentu maklum kurikulum sudah seringkali berubah, namun ternyata tidak memecahkan masalah. Mengapa kita tak pernah belajar dari sejarah? Selalu melakukan hal yang sama, dan terperosok dalam lubang yang sama? Kasihan para peserta didik kita. Mereka hanya menjadi kelinci percobaan kaum penguasa. Mereka dijadikan “trial and error” dari sebuah penelitian kebijakan yang berbasis “proyek”. Pantas saja pendidikan menjadi mahal di negeri ini. Si miskin menjadi sulit mendapatkan pendidikan yang baik.

Ada apa dengan kurikulum 13 dan mengapa guru harus menolak kurikulum 2013? Sebab kurikulum ini syarat dengan kepentingan politik. Kurikulum itu tak lagi bernuansa akademik dan terlalu dipaksakan penerapanannya. Padahal kalau mau jujur, kurikulum ini belum tentu mampu menjawab persoalan pendidikan yang ada saat ini. Guru-guru justru malah dibuat bingung dengan kurikulum baru. Seminar dan bedah kurikulum 2013 digelar di berbagai tempat, namun hasilnya belum cukup memuaskan semua pihak.

Sementara itu, dari sisi akademik, kurikulum ini belum sepenuhnya dikaji secara ilmiah. Masih banyak dosen atau guru besar di perguruan tinggi yang menanyakan kajian ilmiahnya. Kompetensi Inti dan Kompetensi dasarnya masih bermasalah, termasuk juga indikatornya. Kesannya, kurikulum ini hanya menggunakan pendekatan kekuasaan saja, dan bukan lagi pendekatan akademik. Berbagai dokumen penting kurikulum sengaja tak dilempar ke publik, sebab mereka takut mendapatkan kritik. Guru dipaksa untuk siap menerima kurikulum yang belum siap implementasinya di lapangan. Guru dipaksa untuk menerimanya dengan bulat-bulat.

Kalau mau jujur, kurikulum 2013 bukanlah jawaban dari peningkatan kinerja pendidikan melalui kurikulum, guru, dan lama tinggal di sekolah. Anggaran dana sebesar Rp. 2,49 Trilyun untuk kurikulum 2013 terdiri atas anggaran melekat dan anggaran langsung cuma akal-akalan pemerintah agar dana ini dapat dicairkan dengan dalih  pendidikan kunci pembangunan yang pernah dituliskan pak Wapres Budiono di koran Kompas beberapa waktu lalu.

Kemendikbud seperti tak pernah berhenti bereksperimen, celakanya, atas beban guru, orang tua murid dan anak didik. Tempo hari ada eksperimen RSBI yang menelan dana triliunan rupiah, tapi kemudian ditutup begitu saja. Kita patut mengkhawatirkan eksperimen baru ini bersifat tambal sulam, apalagi jelas-jelas persiapannya tidak matang, sehingga hasilnya pun tidak akan maksimal.

Fakta menunjukkan adanya kelemahan manajerial. Itu terlihat dari banyaknya persoalan yang muncul. Ada kasus UN yang amburadul, peredaran buku-buku kualitas "sampah" di sekolah, juga indikasi korupsi. Mengherankan juga mantan Menteri Nuh sangat percaya diri memberlakukan Kurikulum 2013, meski ia dikritik tidak memiliki kepekaan moral untuk mempertanggungjawabkan kebobrokan lembaganya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak serius dalam menyiapkan kurikulum 2013. Dengan masih disusunnya beberapa buku mata pelajaran di tingkat sekolah menengah atas, dan pelatihan guru yang belum rampung. Menunjukan pendidikan selalu dikaitkan dengan kepentingan politik jangka pendek tanpa mau belajar kesalahan sebelumnya.

Kurikulum baru ini hanya sekadar proyek yang dipaksakan. Bila ini diteruskan, anak akan jadi korban dari politik pendidikan penguasa. Kurikulum 13 hanya mengikuti selera pemegang kekuasaan tanpa memikirkan anak sebagai aset bangsa.

Segala persiapan kurikulum yang terburu-buru, merupakan pola pikir politik sempit yang hanya sekadar politik pencitraan. "Ini bukti penguasa tidak mau memahami substansial pendidikan.

Sebenarnya kunci untuk pengembangan kualitas pendidikan adalah pada guru. Kita tidak boleh memandang bahwa pergantian kurikulum secara otomatis akan meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimanapun juga di tangan gurulah proses peningkatan itu bisa terjadi dan di tangan Kepala Sekolah yang baik dapat terjadi peningkatan kualitas ekosistem pendidikan di sekolah yang baik pula. Peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan akan makin digalakkan sembari kurikulum ini diperbaiki dan dikembangkan.

Solusi terbaik bangsa ini adalah menolak dengan tegas kurikulum 2013. Biarkan kurikulum lama dievaluasi lebih dulu. Mari kita melihat kelemahan dan kelebihannya. Lalu kemudian lakukan uji publik. Jangan hanya sepihak saja mengatakan bahwa kurikulum 2006 atau KTSP tidak bagus dan harus diganti. Segala sesuatu itu harus dilakukan dengan cara yang benar dan penelitian yang tingkat validitasnya tak diragukan. Transparansi atau keterbukaan harus dikedepankan demi menjunjung nilai kejujuran dan sikap demokratis. Sehingga tak ada omongan lagi, “ganti menteri, ganti kurikulum.”

By: Unknown On 4:54 AM

Continue Reading

IMPOR DARI ANGOLA SUDAH TEPATKAH

Sonangol EP namanya ramai di perbincangkan menyangkut kerjasamanya dengan pemerintah Indonesia soal pembelian minyak mentah.

Grup Sonangol EP dikuasai konglomerat China bernama Sam Pa merupakan kongsi lama Surya Paloh. Tahun 2009, Surya Energi mendapat pinjaman modal dari China Sonangol International Holding Ltd. Anak usaha Sonangol EP tersebut menyuntikkan dana 200 juta dollar AS ke Surya Energi untuk menggarap Blok Cepu.

Untuk kita ketahui bersama bahwa Surya Energi adalah pemilik 75 persen saham PT Asri Darma Sejahtera. Sementara 25 persen saham perusahaan ini  dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa  Timur. Asri Darma inilah yang memboyong 4,5 persen saham blok minyak jumbo di Cepu

Apakah benar dengan membeli minyak dari Angola akan memberikan penghematan kepada negara sebesar 25 persen? Sebelum kita terjebak dengan keuntungan karena diskon USD15 bbl dari harga pasar minyak dunia dan penghematan Pemerintah sekitar Rp 11 triliun sampai Rp 15 triliun, sebaiknya kita perlu mempertanyakan kenapa pemerintah Angola melalui Sonangol EP bersedia menjual minyak ke Indonesia dengan discount sekitar 25 persen, apa pertimbangannya dan apa kepentingannya? Mengapa mereka tidak memberlakukan hal yang sama kepada negara lain yang juga banyak membutuhkan pasokan minyak.

Dan juga yang harus diketahui oleh masyarakat tentang harga jual minyak murah 25 persen itu seperti apa. Apakah harga jual minyak dari Sonangol lebih murah 25 persen dari standar harga minyak dunia. Jika saat ini harga minyak dunia rata rata diangka USD86 per barel, maka apakah Sonangol akan menjual ke Indonesia dengan harga di sekitar USD64,5 per barel?

Selain itu, perlu diteliti, apakah Sonangol EP menguasai 100 persen hasil minyak yang dihasilkan dari negaranya.

“Sebab, berdasarkan data Energy Intelegence Research, yang mereka lansir pada 2011, Chevron dan Exxon turut terlibat dalam pengelolaan migas di negeri Angola yang bekerjasama dengan Sonangol EP, NOC-nya Angola.

Menurut Data pihak Energy Intelegence Research , sebuah badan internasional yang menghimpun data terkait perusahaan migas diseluruh dunia, saham perusahaan minyak lainnya itu dalam pengelolaan migas di Angola prosentasenya bahkan lebih besar dari pihak Sonangol EP.

Energi Intelegence Research merilis bahwa jenis crude asal Angola terdiri dari lima jenis yakni :

v  Untuk Crude Jenis Cabinda yang untuk pengelolaan jenis crude ini terdapat saham Chevron sebesar 39,2 persen, Total 10 persen, Eni 9,8 persen, dan Sonangol 41 persen.

v  Untuk Crude Jenis Girassol, Total dan Sonangol 40 persen, Exxon 20 persen, BP 16,67 persen, dan Statoil 23,33 persen.

v  Untuk Crude Jenis Kisasanje Blend, Exxon 40 persen, BP 26,6 persen, ENI 20 persen, dan Statoil 13,33 persen.

v  Untuk Crude Jenis Kuito, Chevron 31 persen, Sonangol 20 persen, Total 20 persen, ENI 20 persen, dan Petrogal 9 persen.

v  Untuk Crude Jenis Cabinda, Chevron 39,2 persen, Sonangol 41 persen, Total 10 persen, dan ENI 9,8 persen. “Logikanya, untuk menjual minyak kemanapun, tentunya harga jualnya harus berdasarkan persetujuan dari pihak tersebut,” sebut Sofyano.

Dan pemerintah perlu mempertanyakan, apakah perusahaan minyak yang menguasai  juga setuju pihak Sonangol menjual minyak ke Indonesia dengan harga yang lebih murah 25 persen ketimbang mereka menjual ke negara lain.

Dengan menjual ke Indonesia dengan harga murah tersebut, apakah tidak akan timbul konflik kepentingan antar perusahaan yang telah lama bekerjasama dengan Sonangol EP tersebut. “Jika yang dimaksud menghemat 25 persen itu adalah harga jual atau diskon untuk harga minyak Angola jelas itu sangat tidak bisa dipercaya begitu saja.  

Presiden Joko Widodo telah menandatangani perjanjian kerja sama pembelian minyak dengan Wakil Presiden Angola Manuel Domingos Fincente di Istana Merdeka, Jumat 31 Oktober 2014.

Setelah perjanjian ini ditandatangani, direncanakan, Indonesia yang diwakili Pertamina akan membeli minyak dari perusahaan minyak nasional Angola, Sonangol EP.
Menteri Energi Sudirman Said mengatakan pembelian minyak dari Angola ini dapat menghemat pengeluaran negara sebesar USD 2,5 juta atau sekitar Rp 30 triliun per tahun.

Akan tetapi, hal berbeda terlihat dari respons teknis oleh Sonangol Asia per tanggal 20 November 2014, yang menjawab surat Pertamina per tanggal 18 November 2014 mengenai "Counter To The Proposed Contractual Volume 2015". Sonangol secara tegas menjawab permintaan Pertamina mengenai diskon USD 15 /bbl tidak dapat diberikan dan masih mengacu pada normal-market price.

Untuk itu pemerintah harus tegas memeriksa lagi soal tindak lanjut dalam pembicaraan soal kontrak Sonangol ini. Jika tak sesuai kesepakatan atau perjanjian awal, wajib ditolak. Jangan sampai kesepakatan yang ada, justru membuka celah bagi masuknya broker-broker migas baru yang berpotensi menguatkan jejaring mafia migas baru.

Di harapkan sekali kita masyarakat dan DPR RI harus kritis dan mengawasi pola kerjasama pembelian atau pengelolaan migas, termasuk dalam kasus Sonangol ini. Sebab para mafia dan jejaringnya terus berusaha keras untuk membuka celah baru untuk eksistensi mereka. Jika benar Sonangol EP bersedia menjual minyak ke Indonesia dengan diskon sekitar 25 persen, kita perlu mempertanyakan apa pertimbangannya dan apa kepentingannya.

By: Unknown On 6:33 AM

Continue Reading

BBM NAIK?

Nilai impor bahan bakar minyak sepanjang tahun 2013 yang lalu realisasi impor bahan bakar minyak (BBM) mencapai 23,03 juta kilo liter (KL) atau setara 49,79% dari total konsumsi BBM bersubsidi 46,25 juta KL. Tingginya impor didorong oleh konsumsi yang semakin hari terus naik, impor terbesar yakni berupa premium yang mencapao 63% dari angka konsumsi 29,26 juta KL atau setara dengan 18,43 juta KL. Impor solar hanya 29% dari konsumsi 15,88 juta KL atau setara dengan 4,6 juta KL. Sehingga, tambahnya, total impor BBM tahun 2013 yang lalu yakni sebesar 23,03 juta KL atau setara dengan 49,79% dari total konsumsi sekitar 46,25 juta KL, dimana BBM tersbeut diimpor dari Singapura.

Diperkirakan, setiap tahunnya besaran impor BBM ini akan terus meningkat. Dari posisi saat ini sekitar 50%, porsi impor BBM diprediksi bisa mencapai 72% untuk premium dan 35% untuk solar pada tahun 2020 mendatang.

Peningkatan impor ini akan terus terjadi, seiring dengan bertumbuhnya kebutuhan BBM nasional yang terus meningkat karena pertumbuhan produksi kendaraan bermotor baru dan belum adanya pembatasan kendaraan bermotor lama.

Seiring dengan besarnya impor bahan bakar minyak (BBM) yang membebani APBN. Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), banyak suara sumbang mengiringi keputusan pemerintah mengerek harga bahan bakar minyak (BBM). Banyak orang cemas keputusan pemerintah menaikan BBM hanya akan membuat rakyat sengsara. Sementara dari Gedung Parlemen, anggota Dewan menyebut penaikan harga BBM tak tepat karena harga minyak dunia sedang turun

Ada 10 (sepuluh) alasan kenapa bahan bakar minyak harus naik (Ade Wahyudi, Managing Director Katadata: 13 November 2014)

1.        Indonesia salah satu negara yang paling boros mengalokasikan dana subsidi untuk energi di Asia. Anggaran subsidi energi Indonesia 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia berada di urutan setelah Pakistan dan Bangladesh

2.    BBM bersubsidi menyebabkan konsumsi dan impor minyak melonjak sehingga menimbulkan defisit perdagangan migas dan neraca pembayaran. Defisit membuat nilai tukar rupiah pun terpukul.

3.     53 % dari total subsidi BBM atau sekitar Rp 210 triliun justru dinikmati oleh pengguna mobil pribadi saja. Angkutan umum kecil hanya 3 % persen.

4.       Indonesia bukan lagi negara yang kaya akan minyak. Cadangan minyak nasional hanya 3,7 miliar barel pada 2013. Dengan produksi, 800 ribu barel per hari cadangan itu habis dalam waktu 12 tahun.

5.  Indonesia telah menjadi importir minyak sejak tahun 2013 karena produksi menurun dan sebaliknya konsumsi terus meningkat.

6.        Tren pemberian subsidi untuk BBM telah ditinggal oleh banyak negara.

7.        Negara-negara yang kaya akan minyak seperti Iran berencana menaikan harga minyaknya secara bertahap sesuai harga pasar.

8.   Anggaran yang dialokasikan untuk subsidi energi sangat timpang dengan anggaran yang disalurkan untuk infrastruktur, kesehatan dan pemberantasan kemiskinan.

9.        Pendapatan dari sektor migas tak cukup untuk menutup ongkos dari subsidi energi.

10. Harga BBM murah menghambat tumbuhnya energi alternatif di tanah air. BBM murah menghambat tumbuhnya energi alternatif seperti gas alam, panas bumi dan bio energi.

Menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi suatu keputusan penting di awal masa kinerja Kabinet Kerja yang membantu Jokowi dalam lima tahun ke depan. Pengamat ekonomi dari Universitas Atmajaya, A Prasetyantoko (1/11/2014) mengungkapkan ada dua alasan penting yang menjadikan Jokowi harus menaikkan harga BBM.

1.       Volume subsidi BBM hanya dibatasi 46 juta kiloliter (kl) di tahun ini, kalau tidak dinaikkan itu pasti akan jebol‎, dan pemerintah melanggar Undang-undang (UU) APBN. Meski kenaikan BBM bersubsidi sudah dilakukan, langkah itu belum tentu mampu mengurangi tingkat konsumsi BBM di masyarakat. Untuk itu, PT Pertamina (Persero) harus melakukan langkah-langkah pengaturan distribusi hingga volume subsidi tersebut cukup hingga akhir tahun.

2.    Membangun kemandirian bangsa. Persoalannya bagaimana kita tidak lagi bergantung kepada sumber energi fosil, suatu saat akan habis, jadi beralih ke energi alternatif, gas misalnya. Jadi ini yang harus juga dipersiapkan pemerintah.

Ditegaskan oleh Prasetyantoko, kenaikan harga BBM bersubsidi ini bukanlah keinginan pemerintah. Namun hal itu adalah sebuah konsekuensi yang harus diterima pemerintah, ini konsekuensi, tidak ada yang pengen juga harga BBM naik sebenarnya. Tapi di sisi lain positifnya adalah ini sangat bagus untuk ekonomi kita jangka panjang.

Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Kompleks Istana, Jalan Veteran III, Jumat (7/11/2014), menjelaskan kenapa pemerintah menaikan harga BBM : "Iya memang sekarang (harga minyak dunia sedang) turun. Tapi itu biasanya sebentar saja turunnya (jika harga minyak tetap di bawah US$100 per barel jelas merugikan negara-negara penghasil minyak), tapi celakanya disaat bersamaan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga ikut  melorot. Otomatis beban pemerintah cukup berat. Pasalnya minyak adalah barang impor" kata JK.

Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi telah mengalami beberapa kali penyesuaian sejak era pemerintahan Presiden Soekarno hingga Joko Widodo.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada masa pemerintahan Soeharto 1966-1998 terdapat sekitar 23 kali penyesuaian harga BBM.

Harga premium sempat naik 71 persen dari Rp 700 ke Rp 1.200 pada saat Indonesia memasuki krisis moneter. Krisis tersebut juga mengakhiri masa 32 tahun kepemimpinan Soeharto.

Di era Abdurrahman Wahid (Gus Dur), harga premium naik 26 persen dari Rp 1.150 ke Rp 1.450 sementara solar naik 50 persen dari Rp 600 ke Rp 900.

Di era pemerintahan Megawati, harga premium naik bertahap dari Rp 1.550 menjadi Rp 1.810 sedangkan solar di Rp 1.150-Rp 1.890.

Kenaikan kembali terjadi ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa. Premium naik 24,6 persen dari Rp 1.810 menjadi Rp 2.400 dan kemudian naik lagi 46,67 persen menjadi Rp 4.500.

SBY kemudian menaikkan premium menjadi Rp 6.000 lalu secara bertahap mengurangi harga premium menjadi Rp 4.500. Pada 22 Juni 2013, SBY kembali menaikkan harga BBM sebesar Rp. 2000 per liter atau 44 persen ke Rp 6.500.

Presiden RI ketujuh Joko Widodo Tanggal 17 November 2014 mengumumkan bahwa mulai tanggal 18 November 2014 harga BBM bersubsidi naik Rp 2.000 per liter. Dengan demikian harga bensin jenis premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter, sedangkan harga solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter.

Tabel Harga Bahan Bakar Minyak

Tahun 1997-2014

TAHUN		PRESIDEN	PREMIUM (Rp)	SOLAR (Rp)	KET
	1997	Soeharto	700	380
5   Mei	1998	Soeharto	1.200	600	Naik
16 Mei	1998	Soeharto	1.000	550	Turun
01 Oktober	2000	Abdurrahman Wahid	1.150	600	Naik
16 Juni	2001	Abdurrahman Wahid	1.450	900	Naik
17 Januari	2002	Megawati	1.550	1.150	Naik
01 Desember	2002	Megawati	1.750	1.550	Naik
01 Januari	2003	Megawati	1.810	1.890	Naik
01 1 Maret	2005	SBY	2.400	2.100	Naik
01 Oktober	2005	SBY	4.500	4.300	Naik
24 Mei	2008	SBY	6.000	5.500	Naik
01 Desember	2008	SBY	5.500	5.500	Turun
15 Desember	2008	SBY	5.000	4.800	Turun
	2009-2012	SBY	4.500	4.500	Turun
22 Juni	2013	SBY	6.500	5.500	Naik
18 November	2014	Joko Widodo	8.500	7.500	Naik

Sumber: diolah dari data Kementerian ESDM

Pengamat Ekonomi INDEF Enny Srihartati menyatakan "Harga minyak dunia turun sifatnya sementara. Bulan depan saat musim dingin, harga minyak akan naik lagi. Harga minyak nggak mungkin turun, karena ini bahan bakar fosil dengan permintaan tertentu, suplai turun," tegas dia kepada wartawan di kantor PWI Jaya, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Menurut Enny, negara-negara penghasil minyak mentah yang tergabung dalam OPEC pun tidak akan membiarkan harga minyak dunia berada pada titik terendah.

"Negara OPEC nggak akan rela harga minyak turun. Kalau kenaikan harga BBM bukan seperti penanganan banjir, sekali langsung selesai. Tapi tetap harus ada konversi dan diversifikasi," terangnya.

Sementara Ekonom Aviliani menuturkan, tahun ini saat yang tepat untuk menaikkan harga BBM subsidi di saat inflasi sedang bergerak rendah.

"Sedangkan untuk tahun depan, bisa lebih berat lagi karena inflasi bisa jauh lebih tinggi. Harga BBM memang harus naik karena di Filiphina saja harganya sudah Rp 11 ribu per liter," paparnya.

Disparitas harga BBM yang terlampau jauh antara subsidi dan non subsidi, kata Aviliani, hanya akan memicu penyelundupan, pencurian minyak secara ilegal melalui 2.500 pelabuhan tikus atau kecil di seluruh Indonesia.

"Tetap saja banyak penyelundupan minyak ilegal walaupun mafia migas diberantas. Sistem transportasi barang yang baik pasti akan mengurangi inflasi serta menjalankan roadmap energi yang sudah dibuat Dewan Energi Nasional dalam beberapa tahun mendatang," pungkasi Aviliani.

Direktur Panin Sekuritas Menas Shahaan menilai kenaikan harga BBM akan memicu pertumbuhan ekonomi hingga di atas 5 persen dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

"Penghematan kenaikan harga BBM sekita Rp 90 triliun per tahun, dalam jangka panjang akan menimbulkan multiplier effect yang positif, penambahan lapangan pekerjaan, penguatan ekonomi daerah dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya usai interview nominasi online trading terbaik Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (18/11).

Lebih lanjut, ia menilai kenaikan harga BBM akan menghemat konsumsi BBM dan mengurangi beban pemerintah akibat ruang fiskal yang sempit, sehingga subsidi BBM bisa direalokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan.

Namun demikian pasar modal akan terkoreksi di awal pascakenaikan harga BBM. Inflasi dalam jangka pendek dinilai akan menggerus margin emiten, sehingga pendapatan tahunan perusahaan akan terkoreksi dan kemudian berbalik menguat di tahun berikutnya.

Dari segi ekonomi dampak kenaikan BBM positifnya sangat bagus untuk ekonomi kita jangka panjang. Subsidi BBM merupakan salah satu faktor utama penyebab defisit ganda yang dialami Indonesia. Dengan mengurangi subsidi BBM, APBN dan neraca pembayaran dapat diselamatkan

Tapi tidak dilihat dari segi politik. Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai isu kenaikan harga BBM bersubsidi dapat dimanfaatkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) untuk melemahkan popularitas pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, kenaikkan harga BBM dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa konsultasi dengan DPR.

"Agak mengejutkan karena dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tanpa ada ruang konsultasi dengan DPR,"ujar Ray saat dihubungi Beritasatu.com pada Selasa (18/11).

Pemerintahan Jokowi-JK, menurutnya tidak memberikan sinyal apa pun ke DPR terkait kenaikkan harga ini. Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga tidak memberitahukan kisaran harga kenaikkannya ke DPR.

"Kemungkinan besar politisi KMP di parlemen akan menggoreng isu ini sedemikian rupa sehingga melemahkan popularitas Jokowi-JK. Ini juga diperkuat dengan bunyi beberapa pasal UU APBN yang mengharuskan pemerintah berkonsultasi dengan DPR terkait isu BBM,"katanya.

Ray juga menduga bahwa akhirnya DPR pasti akan menyetujui kenaikan harga ini, namun DPR akan memainkan isu sehigga berdampak negatif terhadap Jokowi-JK. "Namun, tidak sampai pada impeachment," tegasnya.

Dia mengakui bahwa publik pasti marah dengan kenaikkan harga BBM ini. Tetapi, katanya kemarahan rakyat tidak akan berlangsung lama jika Jokowi-JK segera mengalihkan subsudi tersebut ke hal-hal yang produktif seperti ke petani dan nelayan.

"Jokowi-JK juga jangan lupa pengalihan subsudi selain untuk petani dan nelayan, juga untuk kalangan menengah yang merasakan juga dampak kenaikkan BBM bersubsidi,"ujarnya.

Pengumuman kenaikan BBM oleh Jokowi, tambahnya, memiliki kelebihan dibandingkan pengumuman kenaikkan dalam pemerintahan SBY. Menurutnya, Jokowi-JK tidak melempar isu sebelum kenaikkan BBM sehingga tidak membuat harga naik sebelum kenaikkan harga BBM.

"Pada era SBY, isu kenaikan BBM ini dilemparkan ke publik sehingga rakyat ribut-ribut dan harga barang naik sebelum kenaikan harga BBM. Pada era Jokowi, dia tidak segan-segan menaikkan harga BBM bersubsidi ketika data dan faktanya mendukung,"pungkasnya. 

Semoga paparan diatas dapat membuka pikiran kita semua, bahwa kenaikan Bahan Bakar Minyak merupakan keputusan yang sulit dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Walau harga minyak dunia turun, tapi disaat bersamaan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga ikut melorot. Otomatis beban pemerintah cukup berat. Pasalnya minyak adalah barang impor. Siapapun Presiden RI yang terpilih periode 2014-2019 subsidi BBM tetap akan dicabut karena membebani APBN.

By: Unknown On 6:23 AM

Continue Reading