AirAsia QZ 8501 yang bertolak dari Bandara Juanda Surabaya menuju Changi International Airport, Singapura, minggu tanggal 28 Desember 2014 hilang kontak. Diduga saat melintasi udara di atas Laut Jawa di sekitar kawasan perairan Belitung Timur (informasi terakhir diperkirakan di seputaran Pantai Tanjung Pandan dan Pontianak). Pesawat tipe Airbus A320-200 ini mengangkut 155 penumpang (16 di antaranya anak-anak dan seorang bayi) ditambah tujuh awak).

Selasa tanggal 30 Desember 2014 Kepala Basarnas Marsdya TNI F Henry Bambang Soelistyo saat jumpa pers di kantor pusat Basarnas, Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat

Mengatakan telah menemukan serpihan pesawat AirAsia di sebelah barat daya Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Hasil penemuan tersebut merupakan penyisiran dua pesawat yang dikerahkan dari Lanud Halim Perdanakusuma. Dua pesawat itu adalah CN C295 dan Hercules C130.

Kecepatan Presiden Jokowi dalam menanggapi bencana dan musibah banyak diacungi jempol.Saat mendengar ada pesawat AirAsia yang jatuh, Bapak Jokowi langsung memerintah pihak terkait seperti Basarnas, TNI untuk membantu pencarian.Jokowi menumpang pesawat Hercules menyusuri wilayah yang menjadi target pencarian pesawat AirAsia dan korban. Di dalam pesawat Hercules Bapak Jokowi melihat langsung upaya KRI Bung Tomo 357 dan tiga kapal perang RI lainnya menelusuri wilayah yang diduga tempat jatuhnya Pesawat AirAsia.

Terkait dengan kecelakaan angkutan udara, Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menjelaskan defenisi tanggung jawab pengangkut kecelakaan adalah “kewajiban perusahaan angkutanudara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/ataupengirim barang serta pihak ketiga” (pasal 1 ayat 3).

Jenis tanggung jawab pengangkut dan besaran ganti kerugian menurut pasal 2 Permenhub 77/2011 atas kerugian terhadap :

a.         penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka;

b.        hilang atau rusaknya bagasi kabin;

c.         hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat

d.        hilang, musnah, atau rusaknya kargo;

e.         keterlambatan angkutan udara; dan

f.         kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Pasal 3 Permenhub 77/2011 dalam hal jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacattetap atau luka-Iuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkansebagai berikut:

a.	Meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaanpesawat udara/ kejadian yang semata-mata ada hubungannya denganpengangkutan udaraRp 1.250.000.000,-/ penumpang.
b.	Meninggal dunia akibat suatu kejadian yang semata-mata adahubungannya dengan pengangkutan udara pada saat prosesmeninggalkan ruang tunggu bandara menuju pesawat udara atau padasaat proses turun dari pesawat udara menuju ruang kedatangan dibandara tujuan dan/atau bandar udara persinggahan (transit)Rp 500.000.000,-/penumpang
c	1)	Dinyatakan Cacat tetap total oleh dokter dalam jangka waktu paling lambat60 hari kerja sejak terjadinya kecelakaanRp 1.250.000.000,-/penumpang
	2)	Dinyatakan cacat tetap sebagian oleh dokter dalam jangka waktu palinglambat 60 hari kerja sejak terjadinya kecelakaan
		·  Satu mata ·  Kehilangan Pendengaran	Rp 150.000.000,-/penumpang Rp 150.000.000,-/penumpang
		·  Ibu jari tangan kanan -  tiap satu ruas	Rp 125.000.000,-/penumpang Rp   62.500.000,-/penumpang
		·  Jari telunjuk kanan -  tiap satu ruas	Rp 100.000.000,-/penumpang Rp   50.000.000,-/penumpang
		·  Jari telunjuk kiri -  tiap satu ruas	Rp 125.000.000,-/penumpang Rp   25.000.000,-/penumpang
		·  Jari kelingking kanan -  tiap satu ruas	Rp   62.500.000,-/penumpang Rp   20.000.000,-/penumpang
		·  Jari tengah atau jari manis -  tiap satu ruas	Rp   50.000.000,-/penumpang Rp   16.500.000,-/penumpang
		·  Jari tengah atau jari manis kiri -  tiap satu ruas	Rp   40.000.000,-/penumpang Rp   13.000.000,-/penumpang
		Catatan: bagi mereka yang kidal, perkataan kanan dibaca kiri.
		Penumpang luka-luka dan harus menjalani perawatan di RS,Klinik atau Balai pengobatan sebagai pasien rawat inapdan/atau rawat jalan	Max Rp 200.000.000,-/penumpang
d	Cacat Tetap Total sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 yaitukehilangan penglihatan total dari 2 (dua) mata yang tidak dapatdisembuhkan, atau terputusnya 2 (dua) tangan atau 2 (dua) kaki atausatu tangan dan satu kaki pada atau di atas pergelangan tangan ataukaki, atau Kehilangan penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidakdapat disembuhkan dan terputusnya 1 (satu) tangan atau kaki pada ataudi atas pergelangan tangan atau kaki.
e	Penumpang yang mengalami luka-Iuka dan harus menjalani perawatan dirumah sakit, klinik atau balai pengobatan sebagai pasien rawat inapdan/atau rawat jalan, akan diberikan ganti kerugian sebesar biayaperawatan yang nyata paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) per penumpang.

Kemudian pada pasal 4 Permenhub 77/2011ayat (1) ”Pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang ataurusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikanbahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atauorang yang dipekerjakannya”.

Pada pasal 4 angka 2 berbunyi “Apabila pembuktian penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat diterima oleh pengangkut atau berdasarkan keputusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht) dinyatakanbersalah, maka ganti kerugian ditetapkan setinggi tingginya sebesarkerugian nyata penumpang”.

Kehilangan, musnah atau rusaknya barang penumpang diatur dalam pasal 5 Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 sebagai berikut :

(1)	Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
	a	Kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasitercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000/kg dan paling banyak Rp. 4.000.000/penumpang.
	b	Kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnyabentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat.
(2)	Bagasi tercatat dianggap hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),apabila tidak diketemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalendersejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara tujuan.
(3)	Pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atasbagasi tercatat yang belum ditemukan dan, belum dapat dinyatakan hilangsebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 200.000/hari,  paling lama untuk 3 (tiga) hari kalender.

Dalam pasal 6 Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 juga menyatakan

(1)	Pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadap hilangnyabarang berharga atau barang yang berharga milik penumpang yangdisimpan di dalam bagasi tercatat, kecuali pada saat pelaporankeberangkatan (check-in), penumpang telah menyatakan danmenunjukkan bahwa di dalam bagasi tercatat terdapat barang berhargaatau barang yang berharga, dan pengangkut setuju untukmengangkutnya.
(2)	Dalam hal pengangkut menyetujui barang berharga atau barang yangberharga di dalam bagasi tercatat diangkut sebagaimana dimaksud padaayat (1), pengangkut dapat meminta kepada penumpang untukmengasuransikan barang tersebut.

Jumlah ganti kerugian terhadap kargo yang dikirim hilang, musnah, ataurusak diatur dalam pasal 7 Permenhub 77 Tahun 2011 sebagaiberikut:

(1)	Jumlah ganti kerugian terhadap kargo yang dikirim hilang, musnah, ataurusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ditetapkan sebagaiberikut:
	a.	Terhadap hilang atau musnah, pengangkut wajib memberikan gantikerugian kepada pengirim sebesar Rp. 100.000/kg.
	b.	Terhadap rusak sebagian atau seluruh isi kargo atau kargo,pengangkut wajib memberikan ganti kerugian kepada pengirimsebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kg.
	c.	Apabila pada saat menyerahkan kepada pengangkut, pengirimmenyatakan nilai kargo dalam surat muatan udara (airway bill),ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh pengangkut kepadapengirim sebesar nilai kargo yang dinyatakan dalam surat muatanudara.
(2)	Kargo dianggap hilang setelah 14 (empat belas) hari kalender terhitungsejak seharusnya tiba di tempat tujuan.

Pasal 8 Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 menyatakan “Apabila kargo diangkut melalui lebih dari 1 (satu) moda transportasi,pengangkut hanya bertanggung jawab atas kerusakan sebagian ataukeseluruhan atau atas kehilangan kargo selama dalam pengangkutan udarayang menjadi tanggung jawabnya.

Peraturan Mentri Perhubungnan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara merupakan suatu langkah maju dari pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen (penumpang). Sebelum ada ketentuan hukum tersebut, rumusan patokan standar besaran kompensasi atau ganti kerugian tidak definitif. Uang santunan diperoleh keluarga atau ahli waris berdasarkan negosiasi dan tuntutan-tuntutan yang berkembang.

Permenhub 77/2011 memberikan ketentuan ganti kerugian kepada penumpang akan memberikan dampak bagi pihak perusahaan penerbangan niaga untuk lebih berhati-hati dan profesional dalam menjalankan usaha bisnisnya.

By: Unknown On 1:52 AM

Continue Reading

Pembantu Rumah Tangga Riwayatmu

Lagi-lagi kita dikejutkan dengan berita tentang penyiksaan disertai pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Samsul Anwar bersama istrinya Radika dan 5 anggota keluarga lainnya diduga menganiaya 2 PRT hingga tewas. 3 Pembantu lainnya yang berhasil diselamatkan juga kerap disiksa. Kasus ini terbongkar setelah polisi mendapat laporan terjadi perdagangan manusia di Jalan Beo simpang Angsa No 17, Medan, Sumatera Utara. Penyiksaan terhadap pembantu rumah rumah tangga yang berujung dengan kematian bukanlah hal yang pertama terjadi di Indonesia dan ini juga bukan yang terakhir, karena akan terus terjadi selama pembantu rumah tangga tidak mempunyai payung hukum.

Hingga kini eksistensi hukum tentang pembantu rumah tangga masih menjadi polemik dalam ranah perdebatan mengenai kategorisasi. Dalam arti, apakah pembantu rumah tangga termasuk kategori buruh/pekerja atau bukan. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak secara tegas mengakomodasikan tentang pembantu rumah tangga, apalagi menyangkut aspek perlindungan hukumnya. Persoalannya adalah, ke mana seorang pembantu rumah tangga akan mengadu jika dirugikan atau diperlakukan semena-mena oleh pemberi kerja.

Pembantu rumah tangga berhak mendapat kondisi kerja yang layak. ILO menghasilkan Konvensi ILO No. 189 Mengenai Kerja Layak pembantu rumah tangga. Konvensi ini merupakan perlindungan bagi pembantu rumah tangga di seluruh dunia. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Konferensi tahunan ILO ke-100 menghasilkan Konvensi ILO No. 189 Mengenai Kerja Layak pembantu rumah tangga. Konvensi yang merupakan perlindungan bagi pembantu rumah tangga di seluruh dunia ini akan menjadi landasan untuk memberi pengakuan dan menjamin pembantu rumah tangga mendapatkan kondisi kerja layak sebagaimana pekerja di sektor lain.

Namun demikian keberadaan Konvensi ILO No. 189 tidak serta merta dirasakan secara konkrit sebagai payung perlindungan sebelum diratifikasi melalui sistem perundangan formal di Indonesia.

Sebelumnya di Indonesia terdapat undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, undang-undnag nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Tetapi kesemua undang-undang tersebut secara khusus tidak ada yang mengatur tentang pembantu rumah tangga terkait dengan aspek pengakuan terhadap pekerja rumah tangga sebagai pekerja, jumlah upah minimum, kontrak kerja, jam kerja/waktu, kesehatan, keselamatan kerja, waktu istirahat, cuti, perlindungan terhadap kekerasan fisik maupun psikis, standar kompetensi PRT, serta aspek sosial dan budaya hukum masyarakat pengguna jasa PRT di daerah.

Interpretasi pemerintah terhadap UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menjangkau para PRT ke dalam sistem perundangan umum mengenai hubungan kerja. Kendati “pekerja” didefinisikan pada Pasal 1 sebagai “seseorang yang bekerja untuk mendapatkan upah atau bentuk imbalan lain”. Pemerintah menyatakan, majikan pekerja rumah tangga bisa tergolong “pemberi kerja”, ia bukan badan usaha dan dengan demikian bukan “pengusaha” di dalam artian UU tersebut. Karena PRT dianggap tidak dipekerjakan oleh “pengusaha”, mereka tidak diberikan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap pekerja lainnya. Disamping itu, mereka tidak diberi akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan kerja, seperti pengadilan industrial yang dibentuk menurut UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berdasarkan penafsiran terhadap substansi UU No.13 Tahun 2003 tersebut dengan demikian secara hukum keberadaan PRT tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Secara yuridis, PRT memang bebas, sebab negara kita melarang perbudakan dan perhambaan. Tapi dari kacamata sosiologis, yang terjadi justru sebaliknya. PRT tidak bebas. Sebagai orang yang memiliki keterbatasan bekal hidup selain tenaganya, PRT terpaksa bekerja pada orang lain dalam hal ini pemberi kerja yang memiliki otoritas menentukan syarat-syarat kerja. Relatif rendahnya tingkat pendidikan menutup kemampuan PRT mengekpos hak-haknya serta tak dapat merespon berbagai informasi yang dapat meningkatkan taraf hidupnya. Selama aturan main hubungan PRT dengan pemberi kerja diserahkan kepada kedua belah pihak, maka sukar dicapai suatu keseimbangan kepentingan yang mengedepankan nilai-nilai keadilan.

Perlu diingat bahwa dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan adanya naskah akademik yang dihimpun dari persoalan-persoalan yang terjadi di maysyarakat terkait dengan perlindungan pekerja rumah tangga. RUU PPRT merupakan ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pekerja domestik. Undang-undang yang ada sebelumnya masih bersifat umum, sehingga belum mengakomodir persolaan perlindungan pekerja rumah tangga. Undang-undang yang bisa dikaitkan dengan pekerja rumah tangga adalah Undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga (PTKDRT) dan undang-undang perlindungan anak.

Dalam undang-undang ketenaga kerjaan pekerja rumah tangga belum diatur secara detail tentang dasar terminology pekerja rumah tangga. Akan tetapi konvensi ILO menegaskan bahwa pekerja rumah tangga yang sebelumnya dikenal dengan pembantu rumah tangga sudah diakui dan dianggap sebagai tenaga kerja.

Kaitannya dengan undang-undang PTKDRT subyek hukum yang diatur masih belum jelas sehingga pekerja rumah tangga belum menjadi bagian dari subyek hukum dalam undang-undang PTKDTR. Selanjutnya kaitannya dengan undang-udang perlindungan anak, adalah tentang batasan usia dan adanya kegiatan mempekerjakan pekerja rumah tangga dibawah usia 15 tahun dan masalah eksploitasi terhadap anak, nantinya akan mengacu pada undang-udang perlindungan anak ini, akan tetapi lingkup pengawasan terhadap pekerja anak ini harus dilakukan, dalam rangka melindungi anak dan terhindar dari eksploitasi pekerja anak.

Jumlah PRT di Indonesia yang mencapai 10.744.887. Sekitar 67 persennya dari rumah tangga kelas menengah dan menengah atas telah mempekerjakan PRT. Dengan maraknya kekerasan terhadap pembantu rumah tangga (PRT) di Indonesia, maka PRT memerlukan payung hukum. Kita mengharapkan kepada DPR untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) menjadi undang-undang.

Dengan adanya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, dapat memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak pembantu rumah tangga seperti jam kerja, kepastian upah, bebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan.

Yang perlu diingat bagi para pemberi kerja bahwa PRT merupakan sebuah profesi yang harus dikelola secara sistemik dan tidak lepas dari jangkauan hukum, dan perlu digaris bawahi bahwa Indonesia adalah negara hukum (Rechstaats) bukan negara kekuasaan (machstaats). Indikator konsistensi dimaksud bukan terletak pada seberapa banyak produk hukum yang dibuat tetapi sejauhmanakah hukum yang ada secara nyata dapat dirasakan manfaatnya bagi yang membutuhkan, termasuk PRT.

By: Unknown On 2:29 PM

Continue Reading

ADA APA DENGAN KURIKULIM 13

Kurikulum 13 yang digadang-gadang Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh bahwa kompetensi guru lebih baik setelah menerapkan Kurikulum 2013 dibanding kurikulum sebelumnya yang lebih dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Tetapi kenyataan yang ada di lapangan baik siswa, orang tua murid dan guru sama-sama bingung dalam melaksanakan kurikulum 13.

Kurikulum yang konon kabarnya akan lebih memanusiakan anak didik itu pada kenyataannya justru memberikan beban kepada banyak pihak yaitu :

1.        Guru

Guru kesulitan dalam mengapilkasikan sistim penilaian yang ada dalam kurikulum ini, terutama begitu banyaknya lembaran isian yang harus dikerjakan guru. Sebagai contoh untuk penilaian sikap spiritual dan sikap sosial, akan menyita tidak sedikit waktu guru.

Ditambah lagi penilaian pengetahuan dan keterampilan yang juga membutuhkan waktu tidak sedikit, tentunya akan menjadi beban bagi guru. Sebagai contoh, untuk seorang guru sertifikasi dengan jam wajib 24 jam, perinciaannya misalnya pelajaran bahasa Inggris untuk 24 mengampu enam rombongan belajar dikalikan setiap rombongan belajar ada 30 siswa, maka akan ada 180 siswa yang menjadi tugas guru tersebut. Dengan empat aspek penilaian, kita tinggal kalikan saja 180 siswa kali empat.

Bagi guru yang menjadi wali kelas, mempunyai tugas tambahan misalnya, penilaiannya akan semakin banyak terutama adanya penilaiaan deskriptif pada rapor. Tentu ini akan semakin sulit.

Lain lagi masalah, misalnya digunakan sistem aplikasi dalam penilaian rapor, tidak semua wali kelas melek komputer. Jadi, intinya hal ini akan jadi masalah utama selain masalah-masalah lain yang dikeluhkan guru.

Penambahan beban belajar di semua jenjang pendidikan. Kebijakan penambahan jam ini dimaksudkan agar guru memiliki waktu yang lebih leluasa untuk mengelola dan mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi (berpusat) pada siswa atau mengembangkan pembelajaran aktif,  beserta proses penilaiannya. Justru membuat guru tidak mempunyai waktu lagi untuk keluarganya.

2.        Orang Tua

Para orang tua mengeluhkan pekerjaan rumah anaknya semakin menumpuk. Setiap hari anak tidak pernah absen membawa pekerjaan rumah yang bebannya melebihi kemampuan sang anak dan orang tua yang berlatar belakang pendidikan pas-pasan.

Orang tua siswa diharapkan mampu menjadi guru untuk membantu proses belajar siswa ketika di rumah. Permasalahan yang ditimbulkan disini adalah tidak kebanyakan orang tua siswa berasal dari kalangan akademis yang memiliki kemampuan berpikir yang baik. Kebanyakan dari mereka justru berasal dari golongan menengah ke bawah. Untuk membantu pembelajaran dalam bidang matematika, b indo, ipa, dsb masih sulit apalagi dengan mata pelajaran yang jadi satu disini. Hal ini bahkan sempat dikeluhkan oleh salah satu wali murid yang berasal dari golongan akademis bahwa beliau tidak tahu mau membantu mengajari anaknya seperti apa karena beliau tidak tahu rancangan dari buku panduan kurikulum 2013 ini.

3.        Siswa

Banyaknya tugas yang diberikan kepada para siswa. Para siswa dituntu untuk mampu menyelesaikan banyak tugas dengan cara bekerja secara kelompok. Namun pada penerapannya banyak tugas yang diberikan merupakan tugas dasar yang repetitive sehingga hal itu tidak menambah pengetahuan para siswa, namun justru mendidik siswa untuk memiliki daya tahan yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan banyak namun mudah secara berulang-ulang.

Mengharuskan pelajar untuk menguasai banyak materi pelajaran, tetapi tak menguasainya secara utuh sehingga membuat pelajar menjadi tidak fokus. Sehingga tak ada satu pun bidang mata pelajaran yang benar-benar dikuasai secara mendalam.

Muhammad Nuh selalu bilang di media, “di Kurikulum baru, guru tak perlu lagi bikin silabus”. Sungguh sebuah pembodohan yang terstrukturisasi. Guru hanya diminta untuk menjadi makhluk penurut dan memenuhi keinginan sang penguasa. Guru tak menjadi lagi orang yang merdeka, dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Guru tak lagi menjadi seperti mata air yang selalu menghapus dahaga peserta didiknya akan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Guru hanya sekedar menjadi “tukang”, dan bukan lagi arsitek pembelajaran. Lebih celaka lagi matpel TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan beberapa pelajaran lainnya yang disukai siswa justru dihapuskan dalam struktur kurikulum 2013. Padahal peserta didik sangat senang sekali pelajaran TIK, tapi menurut pejabat tim pengembang kurikulum, mata pelajaran ini akan diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. TIK dianggap hanya sebuah tools, dan bukan lagi sains. Tak jelas bentuk pelatihannya, dan katanya sedang dipikirkan. Bagaimana mungkin sebuah kebijakan dikeluarkan sementara masih dipikirkan? Ini menandakan bahwa pemerintah masih belum siap dengan penerapan kurikulum baru. Akibatnya banyak guru yang akhirnya dirugikan, terutama sertifikasi gurunya.

Kita tentu maklum kurikulum sudah seringkali berubah, namun ternyata tidak memecahkan masalah. Mengapa kita tak pernah belajar dari sejarah? Selalu melakukan hal yang sama, dan terperosok dalam lubang yang sama? Kasihan para peserta didik kita. Mereka hanya menjadi kelinci percobaan kaum penguasa. Mereka dijadikan “trial and error” dari sebuah penelitian kebijakan yang berbasis “proyek”. Pantas saja pendidikan menjadi mahal di negeri ini. Si miskin menjadi sulit mendapatkan pendidikan yang baik.

Ada apa dengan kurikulum 13 dan mengapa guru harus menolak kurikulum 2013? Sebab kurikulum ini syarat dengan kepentingan politik. Kurikulum itu tak lagi bernuansa akademik dan terlalu dipaksakan penerapanannya. Padahal kalau mau jujur, kurikulum ini belum tentu mampu menjawab persoalan pendidikan yang ada saat ini. Guru-guru justru malah dibuat bingung dengan kurikulum baru. Seminar dan bedah kurikulum 2013 digelar di berbagai tempat, namun hasilnya belum cukup memuaskan semua pihak.

Sementara itu, dari sisi akademik, kurikulum ini belum sepenuhnya dikaji secara ilmiah. Masih banyak dosen atau guru besar di perguruan tinggi yang menanyakan kajian ilmiahnya. Kompetensi Inti dan Kompetensi dasarnya masih bermasalah, termasuk juga indikatornya. Kesannya, kurikulum ini hanya menggunakan pendekatan kekuasaan saja, dan bukan lagi pendekatan akademik. Berbagai dokumen penting kurikulum sengaja tak dilempar ke publik, sebab mereka takut mendapatkan kritik. Guru dipaksa untuk siap menerima kurikulum yang belum siap implementasinya di lapangan. Guru dipaksa untuk menerimanya dengan bulat-bulat.

Kalau mau jujur, kurikulum 2013 bukanlah jawaban dari peningkatan kinerja pendidikan melalui kurikulum, guru, dan lama tinggal di sekolah. Anggaran dana sebesar Rp. 2,49 Trilyun untuk kurikulum 2013 terdiri atas anggaran melekat dan anggaran langsung cuma akal-akalan pemerintah agar dana ini dapat dicairkan dengan dalih  pendidikan kunci pembangunan yang pernah dituliskan pak Wapres Budiono di koran Kompas beberapa waktu lalu.

Kemendikbud seperti tak pernah berhenti bereksperimen, celakanya, atas beban guru, orang tua murid dan anak didik. Tempo hari ada eksperimen RSBI yang menelan dana triliunan rupiah, tapi kemudian ditutup begitu saja. Kita patut mengkhawatirkan eksperimen baru ini bersifat tambal sulam, apalagi jelas-jelas persiapannya tidak matang, sehingga hasilnya pun tidak akan maksimal.

Fakta menunjukkan adanya kelemahan manajerial. Itu terlihat dari banyaknya persoalan yang muncul. Ada kasus UN yang amburadul, peredaran buku-buku kualitas "sampah" di sekolah, juga indikasi korupsi. Mengherankan juga mantan Menteri Nuh sangat percaya diri memberlakukan Kurikulum 2013, meski ia dikritik tidak memiliki kepekaan moral untuk mempertanggungjawabkan kebobrokan lembaganya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak serius dalam menyiapkan kurikulum 2013. Dengan masih disusunnya beberapa buku mata pelajaran di tingkat sekolah menengah atas, dan pelatihan guru yang belum rampung. Menunjukan pendidikan selalu dikaitkan dengan kepentingan politik jangka pendek tanpa mau belajar kesalahan sebelumnya.

Kurikulum baru ini hanya sekadar proyek yang dipaksakan. Bila ini diteruskan, anak akan jadi korban dari politik pendidikan penguasa. Kurikulum 13 hanya mengikuti selera pemegang kekuasaan tanpa memikirkan anak sebagai aset bangsa.

Segala persiapan kurikulum yang terburu-buru, merupakan pola pikir politik sempit yang hanya sekadar politik pencitraan. "Ini bukti penguasa tidak mau memahami substansial pendidikan.

Sebenarnya kunci untuk pengembangan kualitas pendidikan adalah pada guru. Kita tidak boleh memandang bahwa pergantian kurikulum secara otomatis akan meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimanapun juga di tangan gurulah proses peningkatan itu bisa terjadi dan di tangan Kepala Sekolah yang baik dapat terjadi peningkatan kualitas ekosistem pendidikan di sekolah yang baik pula. Peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan akan makin digalakkan sembari kurikulum ini diperbaiki dan dikembangkan.

Solusi terbaik bangsa ini adalah menolak dengan tegas kurikulum 2013. Biarkan kurikulum lama dievaluasi lebih dulu. Mari kita melihat kelemahan dan kelebihannya. Lalu kemudian lakukan uji publik. Jangan hanya sepihak saja mengatakan bahwa kurikulum 2006 atau KTSP tidak bagus dan harus diganti. Segala sesuatu itu harus dilakukan dengan cara yang benar dan penelitian yang tingkat validitasnya tak diragukan. Transparansi atau keterbukaan harus dikedepankan demi menjunjung nilai kejujuran dan sikap demokratis. Sehingga tak ada omongan lagi, “ganti menteri, ganti kurikulum.”

By: Unknown On 4:54 AM

Continue Reading

IMPOR DARI ANGOLA SUDAH TEPATKAH

Sonangol EP namanya ramai di perbincangkan menyangkut kerjasamanya dengan pemerintah Indonesia soal pembelian minyak mentah.

Grup Sonangol EP dikuasai konglomerat China bernama Sam Pa merupakan kongsi lama Surya Paloh. Tahun 2009, Surya Energi mendapat pinjaman modal dari China Sonangol International Holding Ltd. Anak usaha Sonangol EP tersebut menyuntikkan dana 200 juta dollar AS ke Surya Energi untuk menggarap Blok Cepu.

Untuk kita ketahui bersama bahwa Surya Energi adalah pemilik 75 persen saham PT Asri Darma Sejahtera. Sementara 25 persen saham perusahaan ini  dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa  Timur. Asri Darma inilah yang memboyong 4,5 persen saham blok minyak jumbo di Cepu

Apakah benar dengan membeli minyak dari Angola akan memberikan penghematan kepada negara sebesar 25 persen? Sebelum kita terjebak dengan keuntungan karena diskon USD15 bbl dari harga pasar minyak dunia dan penghematan Pemerintah sekitar Rp 11 triliun sampai Rp 15 triliun, sebaiknya kita perlu mempertanyakan kenapa pemerintah Angola melalui Sonangol EP bersedia menjual minyak ke Indonesia dengan discount sekitar 25 persen, apa pertimbangannya dan apa kepentingannya? Mengapa mereka tidak memberlakukan hal yang sama kepada negara lain yang juga banyak membutuhkan pasokan minyak.

Dan juga yang harus diketahui oleh masyarakat tentang harga jual minyak murah 25 persen itu seperti apa. Apakah harga jual minyak dari Sonangol lebih murah 25 persen dari standar harga minyak dunia. Jika saat ini harga minyak dunia rata rata diangka USD86 per barel, maka apakah Sonangol akan menjual ke Indonesia dengan harga di sekitar USD64,5 per barel?

Selain itu, perlu diteliti, apakah Sonangol EP menguasai 100 persen hasil minyak yang dihasilkan dari negaranya.

“Sebab, berdasarkan data Energy Intelegence Research, yang mereka lansir pada 2011, Chevron dan Exxon turut terlibat dalam pengelolaan migas di negeri Angola yang bekerjasama dengan Sonangol EP, NOC-nya Angola.

Menurut Data pihak Energy Intelegence Research , sebuah badan internasional yang menghimpun data terkait perusahaan migas diseluruh dunia, saham perusahaan minyak lainnya itu dalam pengelolaan migas di Angola prosentasenya bahkan lebih besar dari pihak Sonangol EP.

Energi Intelegence Research merilis bahwa jenis crude asal Angola terdiri dari lima jenis yakni :

v  Untuk Crude Jenis Cabinda yang untuk pengelolaan jenis crude ini terdapat saham Chevron sebesar 39,2 persen, Total 10 persen, Eni 9,8 persen, dan Sonangol 41 persen.

v  Untuk Crude Jenis Girassol, Total dan Sonangol 40 persen, Exxon 20 persen, BP 16,67 persen, dan Statoil 23,33 persen.

v  Untuk Crude Jenis Kisasanje Blend, Exxon 40 persen, BP 26,6 persen, ENI 20 persen, dan Statoil 13,33 persen.

v  Untuk Crude Jenis Kuito, Chevron 31 persen, Sonangol 20 persen, Total 20 persen, ENI 20 persen, dan Petrogal 9 persen.

v  Untuk Crude Jenis Cabinda, Chevron 39,2 persen, Sonangol 41 persen, Total 10 persen, dan ENI 9,8 persen. “Logikanya, untuk menjual minyak kemanapun, tentunya harga jualnya harus berdasarkan persetujuan dari pihak tersebut,” sebut Sofyano.

Dan pemerintah perlu mempertanyakan, apakah perusahaan minyak yang menguasai  juga setuju pihak Sonangol menjual minyak ke Indonesia dengan harga yang lebih murah 25 persen ketimbang mereka menjual ke negara lain.

Dengan menjual ke Indonesia dengan harga murah tersebut, apakah tidak akan timbul konflik kepentingan antar perusahaan yang telah lama bekerjasama dengan Sonangol EP tersebut. “Jika yang dimaksud menghemat 25 persen itu adalah harga jual atau diskon untuk harga minyak Angola jelas itu sangat tidak bisa dipercaya begitu saja.  

Presiden Joko Widodo telah menandatangani perjanjian kerja sama pembelian minyak dengan Wakil Presiden Angola Manuel Domingos Fincente di Istana Merdeka, Jumat 31 Oktober 2014.

Setelah perjanjian ini ditandatangani, direncanakan, Indonesia yang diwakili Pertamina akan membeli minyak dari perusahaan minyak nasional Angola, Sonangol EP.
Menteri Energi Sudirman Said mengatakan pembelian minyak dari Angola ini dapat menghemat pengeluaran negara sebesar USD 2,5 juta atau sekitar Rp 30 triliun per tahun.

Akan tetapi, hal berbeda terlihat dari respons teknis oleh Sonangol Asia per tanggal 20 November 2014, yang menjawab surat Pertamina per tanggal 18 November 2014 mengenai "Counter To The Proposed Contractual Volume 2015". Sonangol secara tegas menjawab permintaan Pertamina mengenai diskon USD 15 /bbl tidak dapat diberikan dan masih mengacu pada normal-market price.

Untuk itu pemerintah harus tegas memeriksa lagi soal tindak lanjut dalam pembicaraan soal kontrak Sonangol ini. Jika tak sesuai kesepakatan atau perjanjian awal, wajib ditolak. Jangan sampai kesepakatan yang ada, justru membuka celah bagi masuknya broker-broker migas baru yang berpotensi menguatkan jejaring mafia migas baru.

Di harapkan sekali kita masyarakat dan DPR RI harus kritis dan mengawasi pola kerjasama pembelian atau pengelolaan migas, termasuk dalam kasus Sonangol ini. Sebab para mafia dan jejaringnya terus berusaha keras untuk membuka celah baru untuk eksistensi mereka. Jika benar Sonangol EP bersedia menjual minyak ke Indonesia dengan diskon sekitar 25 persen, kita perlu mempertanyakan apa pertimbangannya dan apa kepentingannya.

By: Unknown On 6:33 AM

Continue Reading

AHOK APAKAH SESUAI UNDANG-UNDANG

Dengan maraknya pemberitaan tentang, DPR tandingan, Gubenur tandingan, menggelitik hati saya untuk mengintip undang-undang yang mengatur tentang itu semua.

Tentu jelas bagi kita semua bahwa Indonesia adalah negara hukum, setiap kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat tentu berlandaskan hukum.

Yang sedang marak-maraknya pemberitaan adalah pelantikan gubenur tandingan  DKI oleh Koordinator Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang terdiri dari 90 ormas termasuk FPI dan FBR. pada hari senin tanggal 01 Desember 2014 pukul 11.10 WIB. Pelantikan' ini dilakukan di sela-sela demo penolakan Gubernur Ahok di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Biar tidak membuat kepala kita bertambah “mumet” dengan semua pihak yang mengaku lebih berhak dan punya wewenang untuk melantik gubenur DKI, sebaiknya kita urai benang kusut ini agar keruwetan terurai sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dasar hukum dilantiknya Ahok jadi Gubernur DKI menggantikan Jokowi adalah Perppu No 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota serta UU No. 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 203 ayat (1) mengatakan “Dalam hal terjadi kekosongan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya”.

Atas dasar ketentuan peralihan Perppu itulah, maka Ahok dilantik Presiden Jokowi menggantikan dirinya. Andaikata DPR menolak mengesahkan Perppu No 1 Tahun 2014 menjadi UU, maka pelantikan Ahok menjadi Gubenur DKI tetap sah, sebab penolakan DPR dan pencabutan Perppu tersebut adalah terhitung sejak rapat paripurna DPR yang menolak pengesahan Perppu tersebut menjadi undang-undang. Penolakan pengesahan Perppu tidaklah berlaku surut atau retroaktif, dia berlaku sejak pencabutan itu ke depan.  Perppu tersebut tetap sah berlaku, termasuk segala tindakan yang didasarkan atas Perppu tersebut adalah tetap sah secara hukum.

Dan yang perlu di garis bawahi bahwa perppu diterbitkan untuk merevisi atau mencabut undang-undang. Secata de facto dan de jure, perppu no 1 tahun 2014 itu sudah berlaku.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu, 19 November 2014. Sesuai dengan pasal 163 perpu no. 1 tahun 2014 ayat (1) Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara. (2) Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden dan (3) Dalam hal Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dilakukan oleh Menteri

Pelantikan Ahok jadi gubernur sudah sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan sistem presidensial yang dianut bangsa Indonesia.

Sistem presidensial yang dianut menunjukkan bahwa presiden, kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan walikota dipilih langsung oleh rakyat melalui pilpres dan pilkada.

By: Unknown On 6:51 AM

Continue Reading